[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","15dc0614-b34a-46d7-9e30-444830a8a4af","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_115":116,"_117":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":-5,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2023","number","72","year","2023","published_date","2023-11-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4cfc3c99-9c51-452d-89d2-0509b0e574ff","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","Perpres","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (sebagaimana telah diubah), dengan tujuan mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang berfungsi sebagai perangkat operasional RTRWN dan arahan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Tujuan khusus tercantum dalam Pasal 4, antara lain: menjadikan Jawa-Bali lumbung pangan nasional, pusat perekonomian nasional berbasis industri dan jasa, pengendalian perkembangan perkotaan yang mempertimbangkan kebencanaan dan daya dukung lingkungan, peningkatan keterkaitan antarpusat kegiatan, pengembangan konektivitas antarmoda, serta menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketentuan Substansial: Peraturan mengatur ruang lingkup perencanaan (struktur dan pola ruang) serta komponen operasional: sistem pusat permukiman (PKU/PKP), jaringan transportasi (daratan, laut, udara), jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air. Pembagian kewenangan disebutkan berulang: pelaksanaan dan pengeluaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Menteri; koordinasi antardaerah dan antartingkatan oleh Pemerintah melalui Menteri (rapat koordinasi); serta pelaksanaan penataan ruang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Diatur pula kriteria dan arahan teknis: kriteria PKU/PKP, koridor jalan/kereta/bandar udara, klasifikasi pelabuhan dan bandar udara, RTH minimum 30% pada PKU/PKP dan area pengembangan tertentu, sempadan pantai (minimal 100 m), pemertahanan kawasan pertanian, perlindungan kawasan lindung, pemertahanan 10 PPKT, dan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan serta periode rencana 20 tahun.","transitional_provisions","

Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, dan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini.
Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Presiden ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

","sanctions","

Sanksi

Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dapat dikenai sanksi administratif terhadap orang yang tidak mematuhi rencana, ketentuan pemanfaatan ruang, atau yang menghalangi akses umum.
Bentuk sanksi administratif meliputi peringatan tertulis; denda administratif; penghentian sementara kegiatan atau pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan atau pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; pembongkaran bangunan; dan pemulihan fungsi ruang.
Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan mengikuti tahapan menurut peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 72 OF 2023

CONCERNING

SPATIAL PLAN OF JAVA-BALI ISLAND

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

\n that to implement the provisions of Article 21 paragraph (1) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and the provisions of Article 23 paragraph (4) of Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan as amended by Government Regulation Number 13 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Spatial Plan of Java-Bali Island.\n

Having regard to:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning;
Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan as amended by

","pdf_url","actionData","errors"]