[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","0956c6eb-f697-4387-9d00-2fbc373913d5","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_125":126,"_127":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":-5,"_59":-5,"_60":61,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":-5,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015","number","80","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","2015-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","type","subjects",[62,65,68],{"_6":63,"_54":64,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan",{"_6":66,"_54":67,"_56":-5},"baf6e30a-e04d-4f1e-ab8b-de61d0408d0b","STANDAR/PEDOMAN",{"_6":69,"_54":70,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah melalui pedoman yang baku dan standar agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai tata cara pemberian nomor register (noreg) peraturan daerah; serta untuk menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sehubungan dengan dinamika peraturan perundang‑undangan tentang produk hukum daerah.

Ketentuan Substansial: Peraturan menetapkan klasifikasi produk hukum daerah (peraturan dan penetapan) serta bentuknya (perda provinsi/kabupaten‑kota, perkada, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan keputusan terkait). Diatur pula hierarki perda provinsi di atas perda kabupaten/kota serta materi muatan yang dapat diatur masing‑masing. Diatur mekanisme perencanaan (Propemperda), penyusunan rancangan termasuk kewajiban naskah akademik dan penyelarasan, pembahasan dua tingkat antara DPRD dan kepala daerah, fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri (Direktur Jenderal Otonomi Daerah) terhadap rancangan sebelum penetapan, evaluasi rancangan perda oleh Menteri/Gubernur untuk materi tertentu (mis. RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi, tata ruang, rencana industri), prosedur pemberian nomor register (noreg) dan tenggat waktu terkait noreg dan penandatanganan, pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, serta tata teknis penulisan, pendokumentasian, dan keterlibatan perancang peraturan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 172).
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 174).

","sanctions","

Sanksi

Perda dapat memuat ancaman pidana (kurungan paling lama 6 bulan atau denda sampai Rp50.000.000) serta sanksi administratif seperti teguran lisan/tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, dan/atau sanksi pemulihan keadaan semula (Pasal 5).
Penyelenggara daerah yang masih memberlakukan perda/perkada yang dibatalkan dikenai sanksi administratif dan/atau penundaan evaluasi rancangan Perda; sanksi administratif dapat berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan dan/atau penundaan/pemotongan DAU/DBH untuk pajak/retribusi yang dibatalkan (Pasal 140, 156).
Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda/perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; jika berulang dapat diwajibkan mengikuti pembinaan khusus dan tugas/kewenangan dilaksanakan oleh wakil atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 165).

","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_35":97},"text","PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111605/permendagri-no-1-tahun-2014","8cd56cdc-f2a8-4bf6-9b26-a0db3e2ac3a6",{"_93":99,"_95":17},"Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_93":111,"_95":112,"_35":113},"Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018","e4a0acb2-749b-423f-adda-5ec8b01777e9","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 80 OF 2015
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that to ensure legal certainty in the formation of regional legal products, guidance based on definite, standard and normative procedures and methods is required so that they do not conflict with higher legislation, public interest and/or decency;
that to implement the provisions of Article 243 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the procedure for assigning register numbers to regional regulations that are part of the formation of regional legal products and the dynamics of developments in legislation regarding regional legal products, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2014 concerning the Formation of Regional Legal Products needs to be replaced;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home

","pdf_url","actionData","errors"]