[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","05109742-e33c-48b0-befd-e1dcb68b6060","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_115":116,"_117":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":-5,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2023","number","78","year","2023","published_date","2023-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4cfc3c99-9c51-452d-89d2-0509b0e574ff","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","Perpres","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6ea626e3-b0ec-4843-9a62-fb9c8e39d5df","PENGADAAN BARANG/JASA",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mengubah:

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

1. Latar Belakang dan Tujuan — Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah bagi percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Penyempurnaan dimaksud meliputi aspek cakupan penguasaan tanah, persyaratan penguasaan oleh masyarakat, bentuk dan besaran santunan, pendelegasian kewenangan penanganan dampak sosial, ketentuan teknis pelaksanaan, serta penyediaan hibah tanah dan rumah pengganti; tujuan utamanya adalah menyesuaikan dan mengubah ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018. 2. Ketentuan Substansial — Perubahan mencakup: definisi Masyarakat; pembatasan ruang lingkup tanah yang dapat ditangani (tanah negara dalam pengelolaan Pemerintah atau tanah milik Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD); kriteria penguasaan oleh masyarakat (penguasaan dan pemanfaatan fisik paling singkat 10 tahun dan itikad baik yang diakui oleh pemilik hak/lurah/kepala desa, dengan kewenangan gubernur untuk menetapkan jangka waktu berbeda berdasarkan rapat koordinasi); bentuk santunan berupa uang dan/atau permukiman kembali; pembentukan Tim Terpadu di tingkat provinsi yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi, validasi, mengusulkan bentuk santunan, menunjuk pihak independen penilai, memfasilitasi penyelesaian hambatan, serta merekomendasikan daftar penerima, besaran, mekanisme santunan, dan penyediaan tanah serta rumah pengganti; ketentuan penilaian besaran santunan mencakup biaya pembersihan, mobilisasi, sewa rumah sampai 12 bulan, dan tunjangan kehilangan pendapatan, serta memungkinkan perhitungan bangunan, tanaman, dan sarana usaha melalui rapat koordinasi; pendelegasian kewenangan kepada bupati/wali kota dan pelaksanaan kewenangan khusus di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Kepala Badan Pengusahaan; ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh peraturan gubernur, bupati/wali kota, atau peraturan kepala badan pengusahaan; serta kewajiban kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah untuk menyediakan hibah tanah dan rumah pengganti sesuai kebutuhan.

","transitional_provisions","

Penetapan gubernur, bupati/wali kota, atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengenai besaran nilai santunan, daftar penduduk penerima santunan, dan tim yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Presiden ini dapat dilanjutkan dan dokumen yang telah ada menjadi bagian dokumen Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (8 Desember 2023).

","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 78 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 62 OF 2018
CONCERNING HANDLING OF SOCIAL IMPACTS ON COMMUNITIES
IN THE CONTEXT OF LAND PROVISION FOR NATIONAL DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n

Considering:

that to accelerate the implementation of national development, it is necessary to improve the regulation on handling social impacts on communities in the context of land provision for national development related to the scope of land control, requirements for community land control, forms of compensation, the amount of compensation value, delegation of authority for handling social impacts on communities, technical provisions for the implementation of the handling of social impacts on communities that are carried out, and the provision of land grants and replacement houses;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Amendments to Presidential Regulation Number 62 of 2018 concerning

","pdf_url","actionData","errors"]