[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_27":28,"_29":30},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":17,"_19":20,"_21":22,"_23":24,"_25":26},"APP_ENV","development","APP_URL","https://eunomia.veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","","TIKTOK_PIXEL_IDS","CLARITY_PROJECT_ID","wna53wookm","AMPLITUDE_API_KEY","7e63bba8e40e975f05a764d0760dae98","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_31":32,"_33":34},"regulationId","04212fdd-520d-4bd2-844f-d50eda338381","regulationData",{"_35":32,"_36":37,"_111":112,"_113":-5},"regulation_id","overview",{"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":47,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi","short_title","Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001","number","22","year","2001","published_date","2001-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3757c91e-d547-4d86-9075-f0ab6d112a73","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"580214e7-a597-427e-90ea-8c93f7c2e61c","PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Minyak dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","

Peraturan Pendahulu

Peraturan ini mencabut:

Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070).
Undang‑undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505).
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara beserta segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang‑undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971).

Peraturan ini mengubah:

(-)

","scope_and_parties","policy_content","

Ikhtisar Isi Kebijakan

Latar Belakang dan Tujuan: Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 disusun untuk memperbarui kerangka hukum pengelolaan minyak dan gas bumi menanggapi perubahan lingkungan strategis dan kelemahan peraturan lama. Tujuan yang dinyatakan adalah menjamin penguasaan negara atas sumber daya migas untuk sebesar‑besarnya kemakmuran rakyat, menciptakan kepastian hukum, meningkatkan iklim investasi, memperjelas pembagian tugas antara Pemerintah dan pelaku usaha, mendorong pengembangan perusahaan nasional, serta menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial: UU mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah (pemegang Kuasa Pertambangan), pembentukan Badan Pelaksana (BPMIGAS) untuk pengendalian hulu, dan pembentukan badan pengatur sektor hilir (BPH Migas) untuk pengaturan/pengawasan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas melalui pipa. Ruang lingkup meliputi kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan kegiatan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga). Ketentuan hak dan kewajiban mencakup mekanisme pemberian Wilayah Kerja, penetapan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap oleh Menteri, pengaturan izin usaha hilir, kewajiban menyerahkan bagian negara dan membayar pungutan serta pajak, kewajiban penyediaan data dan prioritas pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri, serta pengaturan status hukum dan tugas Pertamina selama masa transisi. UU menekankan pemisahan fungsi pengatur dan pelaksana serta pengaturan penerimaan negara dari aktivitas migas.

","transitional_provisions","1. Pasal III Aturan Peralihan pada Perubahan Keempat UUD 1945: Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat‑lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum terbentuk segala kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.\n2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002: Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelenggarakan wewenang Mahkamah Konstitusi selama masa peralihan.\n3. Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2003 (terkait perbaikan permohonan): Perbaikan permohonan dilakukan paling lama 14 hari sejak pemeriksaan pendahuluan (ketentuan disebutkan dan diterapkan dalam proses perkara a quo).\n4. Pasal 87 UU Nomor 24 Tahun 2003: Permohonan atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.\n5. Pasal 62 UU Nomor 22 Tahun 2001: Pada saat Undang‑Undang ini berlaku, Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.\n6. Pasal 60 UU Nomor 22 Tahun 2001: Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah.\n7. Ketentuan Pasal 66 (disebutkan dalam teks): menyangkut ketidakpastian terhadap kontrak‑kontrak lama dan Anggaran Dasar Pertamina/Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1971 pada periode transisi, sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan dan argumen pihak terkait.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

DECISION OF CASE NUMBER 002/PUU-I/2003
Published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 01 Year 2005, Issued on Tuesday, 04 January 2005

FOR THE SAKE OF JUSTICE BASED ON THE ONE AND ONLY GOD

CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n\n \n \n \n

\n The panel that examined, adjudicated, and decided the constitutional case at first and final instance has rendered a decision in the petition for judicial review of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas (Law No. 22 Year 2001) against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution), filed by:

\n\n

Petitioners:

APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia), located at Jalan Raya Pasar Minggu No. 1 B, Km. 17,7 Lt. 3, Pasar Minggu, South Jakarta, hereinafter referred to as Petitioner I;
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia), located at Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No. 58 S-T Lt. 4, Central Jakarta, hereinafter referred to as Petitioner II;
Yayasan [nama lengkap tidak terbaca], located in Pasar Minggu, South Jakarta, hereinafter referred to as Petitioner III;

","pdf_url","actionData","errors"]